Ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bea Cukai, DPR, dan pelaku industri duduk bersama merumuskan skema kebijakan yang lebih realistis.
“Kalau memang ada masalah dengan industri rokok lokal, jangan hanya diselesaikan dengan operasi. Duduk bersama, hitung struktur biaya produksinya, hitung tarif cukainya, lihat daya beli pasarnya, lihat nasib petani dan buruhnya. Setelah itu buat kebijakan yang membuat industri bisa legal dan negara tetap mendapatkan penerimaan,” kata Fahril.
PMII Siap Kawal Kebijakan
Fahril mengatakan PC PMII Pamekasan siap mendorong diskursus mengenai reformulasi kebijakan cukai hasil tembakau agar lebih berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat Madura tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan kepentingan penerimaan negara.
“Yang kita dorong bukan rokok ilegal. Yang kita dorong adalah jalan keluar dari rokok ilegal. Salah satu jalannya adalah kebijakan cukai yang lebih proporsional bagi industri lokal, khususnya Golongan III,” tegasnya.
