Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai “legalisasi yang berbasis insentif”, bukan pembiaran terhadap pelanggaran.
“Negara harus membuat legalitas menjadi pilihan yang lebih rasional daripada ilegalitas. Kalau menjadi legal justru terlalu mahal dan terlalu berat bagi industri kecil, kita harus mengevaluasi desain kebijakannya,” katanya.
PMII: Jangan Ada Kebijakan yang Membuat Madura Hanya Menjadi Pasar
Fahril juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi bagi Madura sebagai salah satu kawasan penghasil tembakau dan memiliki industri hasil tembakau yang signifikan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat Madura tidak hanya menjadi pemasok bahan baku sekaligus konsumen, tetapi juga mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan industri pengolahan di daerah.
“Jangan sampai Madura hanya menjadi tempat orang menanam tembakau, kemudian bahan bakunya dibawa ke tempat lain untuk diolah, sementara masyarakat Madura hanya mendapatkan bagian paling kecil dari rantai ekonominya,” ujarnya.
