"Di dunia pemerintahan sekarang ini sudah agak berbeda dengan sistem pemerintahan yang dulu. Sudah terjadi perkembangan akses informasi publik terkait berbagai aturan dan kebijakan melalui website pemerintah. Namun, yang ditemukan justru banyak pembobolan ataupun kebocoran akses informasi," ungkap Samhari.
Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan minimnya perangkat lunak antivirus, lemahnya sistem pengamanan, atau kerentanan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pengelolaan website pemerintah daerah.
Samhari mencontohkan, keberadaan situs perjudian online yang terpampang pada portal resmi pemerintahan menunjukkan adanya persoalan yang harus segera ditelusuri. Menurutnya, konten semacam itu tidak semestinya muncul dan menjadi bagian dari sistem informasi milik instansi pemerintah.
Ia juga menilai pengamanan website tidak cukup hanya mengandalkan antivirus. Pemerintah daerah perlu membangun sistem perlindungan digital secara menyeluruh, termasuk memperkuat keamanan server, memperbarui perangkat lunak, membatasi akses administrator, serta melakukan pemantauan berkala terhadap aktivitas website.
"Kami berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Harus ada penambahan atau peningkatan perangkat lunak maupun perangkat keras untuk menangani dan mengamankan akses informasi. Jika memang diperlukan, harus dilakukan rekayasa teknologi agar website pemerintah Kabupaten Pamekasan benar-benar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.
