Melalui lobi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah kota akhirnya diperluas menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi dengan mencakup sebagian wilayah Gowa, Maros, dan Pangkep.
Selain memperluas wilayah, Daeng Patompo menetapkan visi pembangunan melalui program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.
Ia juga menggagas Makassar sebagai kota lima dimensi yang mencakup kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.
Investasi Jadi Kunci Kemajuan Daerah
Untuk mewujudkan visi tersebut, Daeng Patompo membuka pintu investasi dengan menyederhanakan berbagai regulasi, termasuk perizinan usaha dan pembangunan.
JK mengungkapkan, salah satu kebijakan yang saat itu menuai kontroversi adalah legalisasi judi lotto atau lotre totalisator sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Meski mendapat kritik dari tokoh agama, budayawan, dan sebagian masyarakat, kebijakan tersebut disebut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga lima kali lipat.
