"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," tegas JK.
Menurut JK, seorang kepala daerah tidak boleh hanya berperan sebagai pengelola anggaran yang dikirim pemerintah pusat.
Pemimpin daerah harus mampu menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi, kemitraan dengan dunia usaha, serta membangun sinergi dengan DPRD dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai, investasi menjadi mesin utama untuk memperbesar perputaran uang di daerah sehingga tidak selalu bergantung pada APBN maupun APBD.
"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN dan APBD daerah," ujar JK.
Kepala Daerah Harus Punya Visi Besar, JK menekankan bahwa kepala daerah wajib memiliki visi membangun ekonomi, bukan sekadar menyusun program belanja pemerintah.
