"Jabatan-jabatan yang diberikan kepada Bapak/Ibu bukan sekadar duduk manis, kemudian menikmati semua fasilitas. Kita semua ini punya tanggung jawab," tegas Bupati M. Syukur.
Bupati menyoroti ketimpangan drastis antara pendapatan daerah dan beban belanja. Dengan kebutuhan belanja pegawai yang menembus angka Rp700 miliar, capaian PAD Merangin saat ini dinilai sangat jauh dari kata cukup.
Ia menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan apabila para pejabat tidak sanggup mengejar target penerimaan daerah.
"Kalau memang mohon maaf, tidak mampu mencapai target, ya sudah, Pak. It's okay lah, jujur. Sampaikan ke kami. Kalau Bapak tidak bisa bekerja, ya saya mohon maaf. Evaluasi ini selesai," ungkapnya.
Sektor retribusi dan pajak menjadi sorotan tajam, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang pencapaiannya baru menyentuh angka 6 persen. Bupati mengkritik para Camat yang dinilai kurang turun ke lapangan untuk memantau potensi pajak di wilayahnya.
