“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Kalau ada pihak yang menggunakan nama Bupati untuk menawarkan jabatan dengan imbalan uang, persoalannya bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ini menyangkut integritas pemerintahan dan kepercayaan ASN,” kata Imam kepada media transatu, senin (9/11/2026).
Selain itu, pencatutan nama kepala daerah juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa terdapat akses informal terhadap kekuasaan. Kondisi tersebut dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Kalaupun Bupati tidak mengetahui atau tidak pernah memberikan kewenangan, justru harus diperjelas melalui pemeriksaan. Jangan sampai nama kepala daerah digunakan oleh oknum untuk meyakinkan korban,” ujarnya.
Menurutnya, untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebagai isu, Dosen muda itu mendorong Pemkab Pamekasan membentuk tim pemeriksaan lintas sektor.
Tim tersebut, kata dia, dapat melibatkan BKPSDM, Inspektorat, Sekretaris Daerah, serta OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan untuk mendalami dugaan yang berkaitan dengan ASN.
