TRANSATU.ID,PAMEKASAN – Persoalan Lambannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menuai sorotan dari sejumlah aktivis.
Ketua Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) Pamekasan, Basri mengatakan bahwa hampir dua tahun jalannya pemerintahan di Pamekasan masih diwarnai berbagai persoalan birokrasi.
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari masih banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, dan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
"Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tetapi reformasi birokrasi yang dijanjikan belum juga terlihat secara nyata, janji reformasi tinggal slogan," katanya kepada awak media, senin (15/6/2026).
Akibat reformasi birokrasi tak jelas, Lanjut Basri, Program pemerintah belum digelar, termasuk ketidakjelasan dalam penempatan beberapa kepala sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan.
