«“Kami kecewa terhadap lambannya penanganan persoalan ini. Masyarakat membutuhkan kejelasan dan transparansi dari aparat penegak hukum,” ujar Zikrillah dalam orasinya.
Selain mendesak aparat penegak hukum, FPMJ juga menyoroti sikap Bupati Merangin yang dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai terkait isu tersebut.
Zikrillah menilai, pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi terbuka agar berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat dijawab secara objektif.
Ia menegaskan, sikap diam pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menjadi ruang berkembangnya berbagai dugaan di tengah publik. FPMJ menanti ketegasan Bupati Merangin untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.
FPMJ menekankan bahwa tudingan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan yang sesuai dengan hukum,
Sementara itu, Arip Hidayatullah, selaku Koordinator Umum (Kordum) aksi, menyampaikan ultimatum kepada Kejati Jambi.
