Selain itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin perlindungan hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Romy menegaskan, pembayaran kompensasi kepada satu pihak tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan apabila masih terdapat klaim hak pihak lain yang belum diperiksa dan diselesaikan.
Ia meminta polisi menelusuri keabsahan berita acara pergeseran lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah tersebut, termasuk pihak yang menerima kompensasi, dasar pembayarannya, serta dokumen yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan.
"Polisi harus mengusut tuntas masalah ini, termasuk aliran dana pembebasan lahannya. Debalang Negeri berkomitmen penuh mengawal kasus ini agar hak warga lansia yang menuntut keadilan tidak diinjak-injak oleh kepentingan korporasi," tegas Romy.
Polres Tebo Mulai Periksa Saksi
Sebelumnya, Satreskrim Polres Tebo telah melakukan pengecekan dan olah TKP di lokasi lahan Marzuki, Selasa (3/11/2026).
