Romy juga menyoroti Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah, yang diduga menjadi dasar perusahaan melakukan pemasangan pipa migas di lokasi yang dipersoalkan.
Menurutnya, berita acara pergeseran lahan bukanlah alas hak kepemilikan tanah, sehingga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar penggunaan lahan tanpa memastikan hak pihak-pihak terkait.
Romy mempertanyakan bagaimana perusahaan sebesar PT Olindo Nusa Surya dapat melaksanakan pekerjaan apabila hanya berpedoman pada berita acara pergeseran lahan, bukan dokumen yang membuktikan hak atau persetujuan pihak yang berwenang atas tanah tersebut.
Ia menilai perusahaan semestinya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status lahan sebelum melaksanakan pekerjaan, terlebih ketika terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain.
Dari perspektif hukum adat Melayu Jambi, Romy mengingatkan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan dan warisan keluarga yang harus dihormati. Falsafah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" menempatkan kejujuran, musyawarah, dan keadilan sebagai prinsip utama.
Sementara dari sisi hukum positif, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan migas serta penyelesaian hak atas tanah sesuai ketentuan hukum.
