Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga akan mendalami berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

 

Selain persoalan PAD, pembahasan RAPBD 2027 turut menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui program UHC serta penanganan persoalan sampah. Kedua isu tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan.

 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, dan dihadiri 38 dari total 45 anggota dewan. Jumlah kehadiran tersebut dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat dapat berlangsung sesuai ketentuan tata tertib DPRD.

 

Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027. Berbagai kritik, saran, dan rekomendasi dari legislatif diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih terukur.

 

Optimalisasi PAD pun menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Pamekasan, tidak hanya melalui pengembangan sumber penerimaan baru, tetapi juga dengan mengevaluasi potensi yang sudah ada.