“Terkait belum terbitnya SK sekitar 70 orang lebih, kami sudah berkoordinasi dengan Ombudsman. Dalam waktu dekat mereka akan turun ke Merangin,” ujarnya.
Politisi PAN itu juga mengaku prihatin dengan kondisi keuangan daerah di tengah efisiensi anggaran. Meski demikian, ia berharap persoalan hak para guru PPPK paruh waktu ini dapat segera diselesaikan.
“Bagaimanapun ini menyangkut hak para guru, jadi harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Kholil King)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
