Berawal Laporan Kosmak
Sebelumnya, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto memberi perintah agar melakukan audit investigasi dengan dengan memanfaatkan sistem digital pengelolaan batu bara terintegrasi imbas padam listrik massal atau blackout di Pulau Sumatra.
Audit tersebut dilakukan untuk membongkar dugaan korupsi manipulasi kualitas dan harga pengadaan batu bara.
Kuat dugaan, angkanya menembus angka 40 persen dari quantiy total batubara yang dibutuhkan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Hal itu merugikan negara triliunan rupiah dan melibatkan Jampidsus Febrie Adriansyah.
"Batubara yang dipasok PLN EPI, selama bertahun-tahun ternyata memiliki kualitas kalori jauh di bawah spesifikasi yakni 3.000 GAR (Gross Caloric Value)," ujar Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, Ronald Loblobly dalam keterangan resmi, Selasa 26 Mei 2026.
Padahal, kata Ronald, sesuai spesifikasi boiler PLTU milik PLN, kalori batu bara yang diperlukan 4.400 – 4.800 GAR.
