Pelantikan itu membuat korban menyadari adanya dugaan penipuan dengan mencatut nama kepala daerah. Meski demikian, hingga beberapa bulan kemudian, RJ disebut belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan uang Rp50 juta tersebut.
Persoalan ini kemudian mencuat ke publik pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Merdeka (BMM), yang mengatasnamakan keluarga korban, menggelar demonstrasi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan.
Dalam aksinya, BMM mendesak pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas kepada RJ sekaligus menuntut pengembalian uang.
“Kami menuntut uang yang sudah diterima oleh oknum RJ segera dikembalikan. Untuk sanksi dan hukumannya, kami pasrahkan kepada Sekda dan Pemkab Pamekasan,” tuntut Ketua BMM, Sujai, dalam orasinya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, pada Selasa, 3 November 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan selaku OPD terkait memanggil RJ untuk dimintai klarifikasi. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan pemberitahuan.
