“Pengembalian uang ini tidak menghapus pidananya, bahkan memvalidasi atas kebenaran dugaan penipuan dengan mencatut nama bupati,” ungkapnya kepada wartawan, sabtu (14/11/2026).
Dosen muda tersebut juga meminta Pemkab Pamekasan mengambil langkah tegas. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh terkesan melindungi atau membela pihak yang bersangkutan karena persoalan ini menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan publik.
“Apabila Pemkab Pamekasan tidak mengambil sikap tegas, jangan salahkan rakyat jika mencurigai kalian menjadi bagian dari itu semua,” tegasnya.
Ia juga berharap, apabila terdapat korban lain yang mengalami modus serupa, perlu berani bersuara agar persoalan tersebut dapat diungkap serta hak-hak korban, termasuk pengembalian uang, dapat diperjuangkan.
“Jangan takut untuk bersuara. Jika ada korban lain, ungkap saja agar persoalan ini terang dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan dengan modus serupa,” pungkas magister hukum.(*)
