TEBO – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo kembali menyoroti penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp2,1 miliar di Dinas PUPR Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.
Sorotan tersebut menyusul surat balasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Nomor B-5558/L.5.3/Dek.1/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, yang menjelaskan dasar penghentian penyelidikan perkara tersebut.
Dalam surat yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejati Jambi, disebutkan bahwa perkara telah diekspose bersama Satgassus Monitoring dan Evaluasi JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025.
Hasil ekspose menyimpulkan seluruh temuan BPK RI telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga, sehingga dinyatakan tidak lagi terdapat kerugian negara dan penyelidikan dihentikan.
Kejati Jambi juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai pembuktian kerugian negara yang bersifat nyata (actual loss).
