Persoalan tersebut dilaporkan LSM MAPPAN ke Kejati Jambi pada Maret 2024. Dalam sejumlah pemberitaan, MAPPAN juga menyoroti proyek Long Segment Jalan Unit I Rimbo Bujang–Unit XI Rimbo Ulu dengan HPS sekitar Rp5 miliar dan temuan kekurangan volume sekitar Rp65 juta, serta Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Tebo dengan HPS sekitar Rp1,5 miliar. Kedua proyek itu turut dipersoalkan terkait dugaan monopoli dan pengaturan pemenang tender, namun belum dipastikan termasuk dalam 14 paket temuan BPK tersebut.
Meski kelebihan pembayaran dilaporkan telah dikembalikan rekanan pada Juli 2025, penyelidikan dihentikan setelah ekspose bersama Satgassus JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025.
Penghentian tersebut menjadi sorotan SMSI Tebo, mengingat Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur korupsi terbukti. (***)
