Karena itu, SMSI Tebo berpotensi menyurati Kejaksaan Agung RI guna meminta penjelasan dan penelaahan lebih lanjut terhadap dasar penghentian penyelidikan.
"Langkah ini bukan untuk mengintervensi penegakan hukum ataupun menghakimi pihak tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial agar penanganan perkara yang menyangkut keuangan negara berlangsung transparan dan akuntabel," jelasnya.
Sebelumnya, SMSI Tebo telah meminta klarifikasi kepada Kejari Tebo melalui surat tertanggal 14 April 2026, dilanjutkan pertemuan dengan Kepala Kejari Tebo pada 20 Mei 2026. SMSI kembali menyurati Kejati Jambi pada 22 Juli 2026 dan mendapat jawaban tertulis pada 3 Agustus 2026.
Romy menegaskan SMSI tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah.
"Harapan kami sederhana, setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum. Jangan sampai masih ada pertanyaan publik yang belum terjawab mengenai alasan penghentian suatu perkara," pungkasnya.
Sebagai informasi, dugaan penyimpangan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Tebo bermula dari temuan BPK RI Tahun Anggaran 2023 berupa kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan Bidang Bina Marga senilai Rp2.152.844.000.
