"Negara harus menjelaskan kepada publik bagaimana prioritas anggaran ditentukan. Ketika puluhan ribu anak bangsa gagal masuk perguruan tinggi karena alasan biaya, sementara proyek-proyek besar terus digelontorkan, tentu muncul pertanyaan mengenai keberpihakan anggaran terhadap pendidikan," katanya.
Ia menegaskan bahwa BEM UI tidak menolak program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa investasi besar pada berbagai proyek nasional tidak mengorbankan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Sebelumnya, berbagai laporan menyebut sekitar 60 ribu peserta yang lolos SNBP 2026 tidak melakukan daftar ulang. Faktor ekonomi, tingginya UKT, serta keterbatasan akses bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah disebut menjadi beberapa penyebab utama fenomena tersebut.
BEM UI mendesak pemerintah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem UKT serta memperluas jangkauan bantuan pendidikan agar tidak ada lagi mahasiswa berprestasi yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi.
