Fathur juga menyebut bahwa ada banyak dugaan bantuan Dana Hibah fiktif di Madura dan daerah Tapal Kuda yang diduga melibatkan Biro Kesra Jatim.
“Miris kami mengikuti penegakan hukum yang berlarut terkait kasus korupsi dana hibah ini, bahkan juga diduga kuat ada banyak bantuan dana hibah fiktif di jatim baik di Madura dan Tapal Kuda dll, yang diduga melibatkan biro kesra, hal ini harus jadi atensi khusus KPK,” terang Fathur.
Ketua Bidang Aksi dan Advokasi Masyarakat Jatim Progress, Aqil Maulidan menyebut selain untuk periksa semua pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, KPK juga perlu periksa para Korlap Pokmas yang aliran gubernur baik yang melalui dinas maupun dprd.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Periksa semua Korlap Pokmas yang ditunjuk Bappeda dan Partai Politik dalam kasus korupsi dana hibah jatim. KPK harus sapu bersih semua yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah ini, jangan sampai tersisa satu pun,” tegasnya.
“Usut Dugaan Bantuan Dana Hibah Fiktif dan Tanpa SPJ di Lingkungan PU Bina Marga, Biro Kesra dan Biro Ekonomi,” tambahnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya