Bandar Lampung, Transatu.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang tindak pidana khusus (Pidsus) saat ini sedang menindaklanjuti laporan masyarakat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pengadaan sapi PO senilai Rp. 980.000.000 dan pengadaan sapi betina persilangan senilai Rp. 2.484.000.000 yang bersumber dari alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2023.
Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, melalui keterangan persnya yang diterima tim media pada Rabu (19/3/2025).
“Laporan sudah di Bidang Pidsus”, ungkap Kasipenkum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ricky sapaan akrab Kasipenkum Kejati Lampung juga menerangkan bahwa tim bidang Pidsus Kejati Lampung saat ini sedang menggarap laporan tersebut pada tahap telaah.
“Laporan sedang ditelaah tim Pidsus, hasilnya belum dapat diinformasikan”, kata Kasipenkum.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa dalam laporan DPP KAMPUD mengurai secara singkat modus operandi yang digunakan oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur bersama-sama Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek pengadaan sapi PO dan sapi betina persilangan.
“Telah kita daftarkan laporan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi oleh pengguna anggaran yakni Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur bersama-sama satuan kerja terkait pelaksanaan proyek pengadaan sapi PO dan sapi betina persilangan tahun anggaran 2023,” katanya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
