Transatu.id Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kementeriannya ikut melaksanakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Beberapa sektor yang terkena pemangkasan terkait urusan administrasi hingga kunjungan-kunjungan yang tidak diperlukan.
Sjafrie menyebut Kementerian Pertahanan juga mengurangi agenda seminar luring.
“Rapat-rapat yang tidak diperlukan, seminar-seminar itu, sudah tidak ada lagi. Kami pakai Zoom sekarang,” kata Sjafrie usai rapat bersama Komisi Pertahanan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.
Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan anggaran belanja tertinggi, yakni Rp166,26 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari pada anggaran untuk Kepolisian RI (Polri) dengan Rp126,62 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Rp116,22 triliun.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan itu dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres itu dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025.
Presiden Prabowo Hadiri Serah Terima Jabatan di Kemenhan
Sebagai lanjutan dari inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Surat itu dikirimkan kepada tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang diminta untuk memangkas anggaran.
Di dalam inpres itu, disebutkan bahwa instruksi efisiensi anggaran berlaku bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.
Prabowo meminta efisiensi anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menginstruksikan tiap menteri dan kepala lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.
Sumber : Tempo
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
