TRANSATU.ID,PAMEKASAN – Aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Massa (Famas) dan Mahasiswa Rakyat Merdeka (Mahardika) menyiapkan gerakan massa ke Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur.
Kedatangannya untuk mendesak aparat penegak hukum agar menindak PR. Subur Jaya yang diduga melakukan peredaran rokok ilegal, pita salah tempel dan penggunaan pita cukai palsu.
Dalam surat aksinya, kedua lembaga NGO tersebut menyiapkan massa 250 orang untuk menggeruduk Kanwil Bea Cukai Jatim, pada rabu, 29 April 2026, mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Mahardika Pamekasan, Rachmad Kurnia Irawan, sangat menyayangkan KPK dan Bea Cukai tidak melakukan penindakan terhadap pengusaha Subur Jaya yang diduga memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal, serta diduga sengaja menggunakan pita salah tempel dan pita cukai palsu.
“Beberapa merek yang diproduksi yaitu rokok HJS Mild jenis SKM isi 20 batang ditempel pita SKT, kemudian merek Just Full jenis SKM isi 20 batang tanpa pita cukai, dan Just Mild isi 20 batang dijual tanpa pita cukai,” ungkapnya kepada awak media, kamis, 23 April 2026.
Aktivis gerakan itu menuntut Bea Cukai Jatim tidak hanya melakukan penindakan berupa sita barang di lapangan, tetapi juga menindak pemilik modal atau pengusaha Subur Jaya, Haji Junaidi beserta orang-orang kepercayaannya yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
“Kami akan bantu semua barang bukti pelanggaran yang dibutuhkan Bea Cukai dan KPK termasuk sampel rokok polos dan pita cukai salah tempel di berbagai merek yang diproduksinya, usai demo kami ajak bea cukai Jatim ke Madura,” tegasnya.
Komitmen yang sama turut disampaikan Ketua Famas Pamekasan, Abdus Salam Marhaen, pihaknya meminta Kanwil Bea dan Cukai Jatim 1 untuk bisa menghadirkan pemilik PR. Subur Jaya HJS dalam aksi demontrasi.
“Barang bukti sudah jelas, tidak ada alasan bea cukai jatim untuk tidak melakukan penindakan kepada pemilik haji Junaidi,” ujarnya.
Selain itu, Gerakan tersebut sebagai respon terhadap PR Subur Jaya yang terkesan kebal hukum dan tampak arogan dengan menggerakkan massa membawa pentungan dan alat membahayakan lainnya untuk menghadang aktivis yang demo terkait pelanggaran perusahaan rokoknya, pada selasa (27/1/2026).
“Kita mempunyai status yang sama di hadapan hukum, tidak boleh ada yang merasa kebal hukum, tidak boleh ada negara dalam negara. Segala bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan PR Subur Jaya wajib dipertanggungjawabkan,” pungkas marhaen.
