Persoalan semakin menjadi perhatian setelah beberapa hari pengaduan dilakukan. Abdus Salam menyebut, seorang pegawai yang mengaku berasal dari Puskesmas Galis mendatangi ARI dan meminta PIN, kode OTP, serta akses akun. Namun, permintaan tersebut ditolak dan ARI tidak memberikan kode maupun akses akunnya.

 

"Dugaan pencatatan layanan medis tanpa kehadiran pasien tersebut harus diusut serius. Terlebih, UHC waktu itu sedang cut off, PBID diblokir dan masyarakat sedang kesulitan membayar biaya berobat, malah puskesmas galis melakukan tindakan biadab ini," ungkap Marhaen kepada wartawan, senin (16/11/2026).

 

Menurutnya, jika terbukti terdapat klaim layanan kesehatan tanpa pelayanan nyata, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan berpotensi mengarah pada kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan JKN.

 

Ia mendesak BPJS Kesehatan dan instansi terkait melakukan audit terhadap riwayat pelayanan ARI, termasuk memeriksa rekam medis, bukti kunjungan, serta dasar pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan.

 

Abdus Salam juga menyinggung kemungkinan konsekuensi hukum apabila dugaan tersebut terbukti. Mulai dari sanksi administratif berdasarkan ketentuan penanganan fraud JKN hingga pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana korupsi.