TRANSATU.ID,PAMEKASAN – Ketua Barisan Masyarakat Merdeka (BMM), Suja'i, menyoroti lambannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Kritik tersebut disampaikan seiring masih banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Sejumlah OPD yang hingga kini masih dijabat Plt di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
Menurut Suja'i, kewenangan Plt pada dasarnya hanya terbatas pada kebijakan administratif. Sementara kebijakan yang bersifat strategis, termasuk terkait penganggaran, tetap berada di tangan pejabat definitif atau atasan yang berwenang.
"Kewenangan Plt hanya sebatas kebijakan administratif. Sedangkan kebijakan strategis, seperti penganggaran, tetap diambil oleh pejabat definitif di atasnya," ujarnya kepada media, senin (15/6/2026).
Ia menilai banyaknya jabatan Plt di lingkungan Pemkab Pamekasan dapat menimbulkan persepsi bahwa kondisi tersebut sengaja dipertahankan agar pengambilan kebijakan strategis lebih terpusat.
