1. Emas batangan senilai belasan miliar.
2. 2 buah Berlian harga miliaran rupiah.
3. Cek belum dicairkan sebesar 36 miliar
Kalau penyitaan KPK ini adalah benar, maka jelas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pedidikan dan mencerdaskan anak bangsa hanya dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan, dan hal ini presiden terburuk di provinsi Jawa Timur.
Sedangkan yang menjadi Tuntutan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Kepada PLT. Dinas Pendidikan Jawa Timur :
“1. Segera Undur diri dari jabatannya Bapak Wahid Wahyudi sebegai plt. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena rakyat sudah memahami cara memimpinya selama ini.
2. Gubernur Selaku Pem Back up Bapak Wahid Wahyudi di Dinas Pendidikan harus
Bertanggung Jawab karena dinas Pendidikan hanya dijadikan tempat pencucian uang.
3. Bapak wahid wahyudi harus mempertangung jawabkan anggaran dinas pendidikan yang setiap tahun medapatkan surat rekomendeasi dari BPK Perwakilan Jawa Timur untuk pengembalian uang negara miliaran rupiah dan untuk memperbaiki system dilingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Bapak Wahid Wahyudi Segera menyerahkan diri terhadap KPK atas penggeledahan di rumahnya pada tanggal 17-18 Januari 2023 dan dipanggil KPK beberapa kali tidak dipenuhi.
5. Bapak wahid wahyudi seharusnya angkat bicara atas penggeledahan KPK di rumah
Pribadinya.”
Lebih lanjut pihaknya membedakan antara tuntutan terhadap kadis Pendidikan Provinsi maupun kepada KPK, untuk Tuntutan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :
“1. KPK segera ambil paksa Bapak Wahid Wahyudi karena beberapa kali dipanggil KPK tidak memenuhi.
2. KPK segera selidiki harta dan kekayaan Bapak Wahid Wahyudi yang bersumber dari APBD dan Menjadi kepanjangan tangan Gubernur Jatim.
3. Sitaan KPK atas penggeladahan di rumah Wahid Wahyudi atas Cek yang berisi 36
Miliar, 2 buah berlian seharga miliran rupiah dan mas batangan seharga miliaran rupiah,
harus dipertanggung jawabkan karena diduga hasil korupsi.
4. KPK harus tanggap dan mempercepat proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi jika bukti sitaan sudah cukup.
5. KPK jangan tebang pilih kepada siapapun, sikat dan tangkap tangan kanan Gubernur Jatim yang cawe-cawe dengan korupsi” tegas musfik berharap semua tuntutannya direspon baik dan menjadi antensi. (Rls)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
