Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH (Kuasa Hukum Wawan Setiawan)
Dalam setiap proses peradilan pidana, khususnya perkara yang mendapat perhatian publik luas, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan objektif di persidangan. Setiap keterangan yang muncul dalam proses hukum harus diuji secara kritis dan proporsional sebelum dapat dinilai sebagai fakta hukum yang sebenarnya.
Dalam dinamika persidangan perkara yang sedang berjalan, nama Rudy muncul dan bahkan disebut sebagai pihak yang berperan sebagai broker atau perantara dalam rangkaian peristiwa yang diperiksa oleh pengadilan. Penyebutan posisi seperti ini tentu menempatkan Rudy dalam ruang yang cukup strategis dalam konstruksi cerita perkara tersebut. Namun dalam perspektif hukum pembuktian, posisi sebagai perantara juga mengandung konsekuensi logis bahwa setiap keterangan yang disampaikan harus diuji secara lebih ketat dan tidak dapat diterima begitu saja sebagai kebenaran mutlak.
Dalam praktik hukum pidana, seseorang yang berada dalam posisi perantara sering kali berada di antara berbagai kepentingan. Posisi seperti ini secara teoritis membuka kemungkinan bahwa suatu narasi yang disampaikan dapat saja mengalami distorsi, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun penafsiran subjektif terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia tidak pernah menempatkan satu keterangan sebagai dasar tunggal untuk menentukan kesalahan seseorang.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, suatu keterangan baru dapat bernilai sebagai fakta hukum apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga membentuk keyakinan hakim yang rasional dan objektif. Dalam doktrin klasik hukum pembuktian juga dikenal asas “unus testis nullus testis”, yang berarti satu saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa pidana tanpa didukung bukti lainnya.
Dalam konteks tersebut, keterangan yang disampaikan oleh Rudy—yang dalam persidangan disebut sebagai broker—harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang rasional. Pengadilan harus menilai konsistensi narasi yang disampaikan, kesesuaian dengan bukti lain, serta apakah terdapat fakta objektif yang menguatkan cerita tersebut. Tanpa adanya dukungan bukti yang memadai, suatu keterangan pada
dasarnya tetap berada pada level narasi yang harus diuji, bukan fakta hukum yang final.
Di sisi lain, dalam dinamika opini publik sering kali muncul kecenderungan untuk menarik kesimpulan yang terlalu jauh, termasuk mengaitkan nama pejabat publik atau pemimpin daerah dalam suatu perkara hanya berdasarkan cerita atau asumsi yang belum teruji secara hukum. Dalam perspektif negara hukum, pendekatan seperti ini jelas tidak sejalan dengan prinsip due process of law dan asas presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah).
Dalam konteks pemerintahan daerah, misalnya, tidak tepat apabila sebuah narasi yang muncul dari keterangan seseorang langsung dihubungkan dengan Gubernur atau pimpinan daerah seolah-olah memiliki keterlibatan langsung. Dalam sistem pemerintahan modern, kebijakan publik berjalan melalui mekanisme birokrasi yang berlapis, dengan kewenangan yang tersebar pada berbagai tingkatan administrasi. Oleh karena itu, secara hukum sangat tidak tepat apabila tanggung jawab suatu peristiwa langsung diarahkan kepada pimpinan daerah tanpa adanya bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung atau perintah yang jelas.
Hukum pidana sendiri mengenal prinsip pertanggungjawaban individual (individual criminal responsibility). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang secara langsung dilakukan, diperintahkan, atau secara nyata diketahuinya dan dibiarkan terjadi. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan hubungan kausalitas yang jelas antara suatu tindakan dengan pihak tertentu, maka mengaitkan seseorang dalam suatu perkara hanya berdasarkan narasi akan sangat berbahaya bagi prinsip keadilan.
Oleh karena itu, dalam melihat keterangan Rudy yang disebut sebagai broker di persidangan, publik seharusnya menempatkan hal tersebut secara objektif sebagai bagian dari dinamika pembuktian yang masih harus diuji. Keterangan tersebut harus dinilai secara rasional oleh hakim dengan melihat apakah benar didukung oleh alat bukti lain yang sah, atau justru hanya merupakan cerita yang belum sepenuhnya dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, pengadilanlah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan apakah suatu keterangan benar-benar mencerminkan fakta hukum yang utuh, atau hanya sebatas narasi yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi dalam proses penyampaiannya. Dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh cerita yang paling menarik atau paling sensasional, melainkan oleh pembuktian yang sah, logika hukum yang kuat, serta keyakinan hakim yang dibangun dari keseluruhan fakta persidangan.
Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Biarlah pengadilan yang menilai secara objektif apakah keterangan yang disampaikan oleh Rudy benar-benar memiliki kekuatan sebagai fakta hukum, ataukah
masih berada pada wilayah narasi yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan cara itulah integritas hukum, keadilan, dan kepastian hukum dapat tetap terjaga.
