Aktivitas tambang tanpa izin jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap orang atau pihak yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dapat dijerat pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Tiga unit ekskavator di lokasi tambang masih terlihat beroperasi bebas, meninggalkan hamparan tanah gundul dan bongkahan batu besar di lereng bukit.
Warga Dusun Rokem Berek mulai cemas. Lereng perbukitan yang dikupas tanpa pengamanan dikhawatirkan dapat memicu longsor dan banjir bandang saat musim hujan.
“Sekarang kalau hujan, air langsung deras ke bawah. Tanahnya sudah gundul semua. Kami takut nanti ada korban,” ujar warga lain.
Hingga berita ini dirilis, pihak pemerintah Kecamatan Pasean dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan belum memberikan tanggapan resmi.
