Jakarta, Transatu – Keputusan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem sejak 1 September 2025 menuai sorotan luas.
Langkah tegas ini dinilai sebagai sinyal kuat Paloh untuk menjaga marwah partai di tengah gelombang kritik publik terhadap perilaku elit politik.
Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani Surya Paloh bersama Sekjen NasDem, Hermawi F. Taslim, disebutkan bahwa penonaktifan dilakukan lantaran pernyataan dan sikap kedua kader tersebut dianggap menyinggung perasaan rakyat dan menyimpang dari garis perjuangan partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“NasDem tidak bisa mentoleransi sikap yang mencederai hati rakyat. Aspirasi masyarakat adalah kompas utama perjuangan partai,” tegas Paloh.
Keputusan ini muncul di tengah memanasnya tensi politik nasional, di mana sejumlah aksi demonstrasi menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota DPR berlangsung hampir sepekan terakhir. Ahmad Sahroni sendiri menjadi sorotan karena rumahnya ikut digeruduk massa.
Meski dinonaktifkan, Sahroni berusaha meredam kritik dengan menyatakan dukungan penuh atas evaluasi total terhadap tunjangan DPR. Ia bahkan berjanji seluruh gaji dan tunjangannya akan disalurkan kembali ke masyarakat.
“Saya setuju evaluasi menyeluruh. Dari dulu gaji dan tunjangan saya selalu kembali ke masyarakat. Itu kewajiban,” ujarnya.
Sementara itu, penonaktifan Nafa Urbach menambah kejutan politik mengingat dirinya baru saja aktif di kancah politik nasional. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa partai tak segan menindak siapapun yang dianggap melenceng dari visi NasDem.
Pengamat politik menilai, keputusan mendadak ini adalah strategi Paloh untuk meredam citra negatif partai di mata publik. “NasDem sedang berupaya mengambil alih kendali narasi, agar tidak dianggap lembek terhadap kader yang bermasalah,” ujar salah satu analis politik di Jakarta.
Dengan dinamika ini, publik kini menantikan apakah langkah tegas NasDem akan diikuti partai lain, atau justru menimbulkan perpecahan baru di internal partai.
