Ia menegaskan, seluruh biaya perbaikan berasal dari hasil gotong royong dan donasi masyarakat. Tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah.
"Semua murni dari warga. Tidak ada dana dari pemerintah sama sekali," katanya.
Menurut Efendi, masyarakat tidak ingin memperdebatkan alasan pemerintah yang kerap mengemukakan efisiensi anggaran sebagai penyebab belum terlaksananya perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut. Namun, bagi warga, kebutuhan akan jalan yang layak sudah tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut masa depan generasi penerus.
"Pemerintah dengan dalih efisiensi dan semacamnya kami tidak tahu. Intinya, warga sangat membutuhkan perbaikan jalan ini karena menjadi akses generasi kita menuju lembaga pendidikan," tegasnya.
Kondisi tersebut menjadi potret nyata masih adanya kesenjangan pembangunan di daerah. Ketika masyarakat dipaksa mengambil alih tanggung jawab memperbaiki infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi kewajiban negara, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan mendasar warganya.
"Jalan yang layak bukan sekadar sarana transportasi, melainkan penunjang utama bagi akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Ketika akses menuju sekolah dibiarkan rusak selama satu dekade, warga menilai hal itu sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat," ungkap Efendi.
