Pimpinan DPRD Tebo periode 2019-2024 ini menegaskan, mereka tidak ingin persoalan infrastruktur terus berulang tanpa solusi nyata. Dengan tekanan yang kini diarahkan ke provinsi hingga pusat, publik menanti apakah usulan dan kritik tersebut benar-benar ditindaklanjuti—atau kembali berakhir tanpa realisasi.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Tebo juga telah lebih dulu mendatangi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada 5 Maret 2026 dengan membawa aspirasi serupa terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Husni Fahri, menyoroti kerusakan parah pada ruas Simpang Betung–Pintas dan Jalan Padang Lamo yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan.
Komisi III juga meminta pihak PUPR Provinsi Jambi, khususnya Kepala Dinas, untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil jalan. Di sisi lain, mereka turut mengapresiasi dukungan anggaran sekitar Rp11,12 miliar untuk pembangunan drainase di sejumlah titik di Kabupaten Tebo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zuhri Hariansyah, menyatakan pihaknya akan meneruskan seluruh masukan kepada pimpinan dan memastikan hal itu menjadi perhatian dalam perencanaan program infrastruktur ke depan.
