"Jangan sampai masyarakat dirugikan dua kali. Pertama karena kualitas pekerjaan yang tidak maksimal, kedua karena temuan BPK yang hingga kini belum seluruhnya ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan ada kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah," tutup Romy. (***)