Digitalisasi dan transparansi
Pemerintah menyambut baik dukungan DPRD untuk percepatan digitalisasi layanan. Program digitalisasi akan diarahkan untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan transparansi.
Fraksi NasDem, PKS, PPP, dan lainnya Terkait penambahan belanja transfer, pemerintah menjelaskan penyesuaian dana bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta penyesuaian Belanja Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) untuk meningkatkan alokasi per desa/kelurahan dari Rp10 juta menjadi Rp50 juta per desa/kelurahan pada Rancangan Perubahan APBD 2026.
Gubernur Al Haris menutup penjelasan dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti masukan fraksi-fraksi secara transparan dan koordinatif, serta terus mengupayakan percepatan program dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan struktural yang memerlukan solusi jangka panjang.
