“Pemerintah menegaskan bahwa Silpa merupakan hasil efisiensi belanja dan/atau pelampauan penerimaan, serta menjadi potensi anggaran yang tersedia pada akhir tahun,” tambahnya.
Program produktif, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial Pemerintah sependapat menaruh perhatian lebih pada sektor produktif dan menghubungkan program pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta evaluasi berdasar penyerapan kerja atau kewirausahaan penerima pelatihan. Bantuan sosial akan ditujukan tepat sasaran berbasis data dan dihubungkan dengan program pemberdayaan.
“Untuk Perubahan APBD 2026, dialokasikan bantuan untuk 46 KK korban kebakaran di Desa Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, serta ganti rugi rumah akibat kerusakan pagar Dinas Perhubungan,” sebutnya.
Belanja Tidak Terduga (BTT)
Penurunan alokasi BTT dari Rp16,27 miliar menjadi Rp2,78 miliar dijelaskan sebagai hasil beberapa pergeseran anggaran sebelumnya, antara lain pergeseran sebesar Rp10,49 miliar untuk menutup kekurangan biaya sewa pesawat haji akibat kenaikan harga avtur dan pergeseran Rp3 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Dengan mempertimbangkan alokasi pusat untuk penanganan karhutla dan efisiensi Silpa, pemerintah menilai proyeksi BTT cukup untuk kebutuhan mendesak hingga akhir tahun,” lanjutnya.
