MERANGIN,Transatu.– Diduga oknum TNI berisial AA anggota kodim Bute bermain penadah emas di lorong Sialang dibelakang kantor Koramil tabir.
Kegiatan penadah emas itu sudah cukup lama, emas itu dia kumpul dari pengepul kaki tangannya dibawah yang sudah tersebar di wilayah tabir.
Namun kegiatan itu tampak dibiarkan aparat penegak hukum Merangin, diduga adanya kongkalikong antara oknum TNI itu.
Padahal jelas aparat negara dilarang melakukan bisnis ilegal Anggota TNI dilarang keras terlibat dalam kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 39.
Alasan larangan ini bertujuan agar TNI fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis yang dapat mengganggu profesionalisme mereka.
Seperti awak media dapat datang dilapanga, berbagai informasi dirangkum pengepul mas bawah seputar wilayah tabir.
“Benar ada bos besar panadah emes diwilayah tabir. Dia ambil dari pengepul kakinya dibawah.
Sedangkan duga oknum TNI berisial AA, di WhatsApp pribadi tampak menghindar dan terkesan mengelak saat dikonfirmasi.
“Haha macam Mano tu kalo benar emang kbenaran dari mana, ” balas WhatsAppnya.
Selanjutnya awak media mendapat informasi berapa anggota polisi, dirinya meminta menunjukkan siapa polisinya.
“Siapo polisi nyo dik,”singkatnya.
Sementara presiden Prabowo Subianto sedang gencar melakukan ultimatum kepada jenderal TNI dan polisi jangan coba-coba sambil mengingatkan saat pidato kenegaraan HUT RI ke 80 di gedung DPR RI.
Peringatan tersebut disampaikannya saat pidato kenegaraan pertamanya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, pada Jumat (15/8/2025).
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sebelum memberi peringatan tersebut, Prabowo menyorot tambang-tambang ilegal yang melanggar aturan.
Prabowo mengaku mendapat laporan, terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Soroti ”Serakahnomics”, Prabowo Janji Sikat Pengusaha Besar yang Seenaknya
Artikel Kompas.id
“Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik dalam menindak tambang-tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepet-cepet kalau ada terlibat, anda jadi justice collaborator,” ujar Prabowo.
“Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” sambungnya menegaskan.
DPR Sorot Tambang Ilegal
Sebelum pidato Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani juga menyorot banyaknya bisnis manipulatif seperti judi online (judol), narkoba, hingga tambang ilegal di Indonesia yang menjadi kenyataan pahit bagi rakyatnya..
Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya melimpah yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan warganya.
“Kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif: bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya,” ujar Puan.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” sambungnya menegaskan.
Puan pun meminjam istilah yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni “serakahnomics”.
“Serakahnomics”, tegas Puan, merupakan perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa,” ujar Puan.
Menurutnya, Indonesia perlu menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata; penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu; serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional.
“Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat pondasi nasional yang akan menjadi kekuatan, demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” ujar Puan.***
