Pamekasan, Transatu – Ketegangan pecah di Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Jumat siang (3/10/2025), puluhan warga mendatangi Mapolres setempat untuk melaporkan proyek pelebaran jalan raya Bulangan Barat–Tlagah.
Pasalnya, proyek dengan anggaran jumbo mencapai Rp3,6 miliar itu dituding menyerobot lahan warga yang sudah bersertifikat. Bahkan, sejumlah pohon produktif ditebang tanpa izin pemiliknya.
“Kami sangat dirugikan! Tanah kami digerus, pohon kami ditebang, tapi tidak ada pemberitahuan sama sekali,” tegas Syamsuri, salah satu warga korban penyerobotan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syamsuri mengaku terkejut saat mengetahui lahannya masuk proyek tanpa sosialisasi. Lebih parah lagi, pekerja di lapangan menyebut pengerjaan itu atas perintah seorang pengusaha rokok bernama H. Holil.
“Ketika kami protes, sebagian pekerjaan memang dihentikan, tapi tanah kami sudah keburu dirusak,” tambahnya dengan nada geram.
Warga Ultimatum!
Dalam laporannya, warga menyampaikan enam sikap tegas:
Menyebut proyek ini menyalahi aturan.
Menuntut kompensasi penuh atas lahan dan pohon yang rusak.
Mengancam menghentikan proyek bila lahan tak dibebaskan secara sah.
Siap melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah dan penebangan liar jika tidak ada penyelesaian segera.
“Kalau tidak ada i’tikad baik, kami akan lawan! Proyek ini harus berhenti sampai hak kami dikembalikan,” ujar warga lainnya lantang.
Polisi Angkat Bicara
Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, membenarkan adanya laporan. “Kami masih menunggu petunjuk pimpinan dan akan mempelajari laporan warga,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, hingga berita ini diturunkan, bungkam dan belum memberikan klarifikasi sedikit pun.
Dengan nilai proyek fantastis Rp3,6 miliar dari APBD, kasus ini pun sontak menjadi sorotan publik. Warga kini menanti, apakah pemerintah berani bertanggung jawab, atau justru membiarkan konflik tanah ini makin membara.
