TRANSATU ID,PAMEKASAN – Aktivis Forum Kota (Forkot) menyoroti kejanggalan dana pokir hingga dugaan keterlibatan anggota DPRD Pamekasan dalam pelaksanaan proyek Pokir di sejumlah dinas.
Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Forkot ke kantor DPRD Pamekasan, kamis (05/02/2026). Pihaknya menyebutkan bahwa beberapa usulan Pokir anggota dewan tidak sesuai dengan dapilnya, padahal Pokir itu hasil penyerapan aspirasi konstituen yang diwakili oleh anggota DPRD di dapilnya masing-masing.
“Resesnya di dapil sendiri tapi aspirasi yang masuk dalam program Pokir malah dapil yang lain, padahal dalam UU MD3 tidak memperbolehkan pengusulan pokir di luar dapil,” ungkap ketua Forkot, Samsul Arifin dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Forkot membeberkan soal jatah pokir anggota DPRD Pamekasan yang dinilai melampaui batas ketentuan yang diatur. alokasi dana pokir unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat berkisar 50 miliar, akan tetapi kegiatan pokir dalam APBD 2025 yang tersebar di sejumlah dinas melonjak hingga kisaran 170 miliar.
“Jelas tidak sinkron antara Jatah pokir dewan dengan anggaran program pokir di OPD, sehingga kami mencurigai adanya pokir siluman di sejumlah dinas,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Aktivis PMII Jatim tersebut menemukan beberapa anggota dewan diduga mengarahkan dinas untuk menunjuk siapa yang akan mengerjakan proyek Pokirnya.
“Harusnya dalam urusan rekanan kontraktor pelaksana pokir, kewenangan pemerintah daerah untuk menyeleksi secara profesional, anggota dewan tidak boleh ikut campur dalam urusan itu,” jelasnya.
Bahkan untuk mempermudah pemetaan program setiap pokir anggota dewan di beberapa dina, proyek itu ditandai dengan kode khusus dan diurus satu pintu kepada pegawai yang dipercaya mengakomodir list program khusus pokir.
“Sehingga diduga oknum utusan dewan menemui pegawai itu dengan kode khusus proyek tersebut, kemudian mengarahkan CV yang akan mengerjakannya. Kalau di dinas Pertanian diduga melalui pegawai bernama Hindra, termasuk di dinas Kesehatan, Disdikbud, DPRKP dan dinas lainnya pola pemetaannya diduga sama,” tegasnya.
Saat menemui massa aksi, Anggota Banggar DPRD Pamekasan, Moh Faridi meminta aktivis mengkroscek lagi sumber informasi tentang pokir. Namun, jika ada temuan dan dinilai ada pelanggaran, pihaknya meminta aktivis untuk melaporkan ke penegak hukum. Bahkan politisi PKB itu membocorkan kalau bulan ini KPK ada di Pamekasan.
“Informasi yang disampaikan tidak benar. Kalau ada temuan soal pokir dan besaran anggaran pokir anggota DPRD, silakan dilaporkan,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Banggar DPRD Pamekasan, Rize Ikhwan Muttaqien menyampaikan bahwa Pokir itu berupa usulan program sama halnya dengan Musrembang dan semuanya diatur undang-undang termasuk jatah anggarannya.
“Tahun ini jatah pokir setiap anggota dewan sebesar satu miliar, Kendati demikian anggota dewan hanya sebatas mengusulkan program hasil aspirasi dari reses, dan tidak boleh mengerjakan sendiri program pokirnya, sebab itu kewenangan dinas untuk menyeleksi rekanan kontraktornya,” pungkasnya.
Tuntutan Aksi Forkot sebagai berikut :
1. Meminta kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa 45 dewan yang diduga menjadi bagian pelaku pokir;
2. Banggar harus bertanggung jawab karena diduga menjadi bagian mafia proyek;
3. panggil dan periksa leading sektor dinas terkait adanya kongkolikong dengan 45 dewan;
4. Meminta APH periksa dana pokir dalam APBD 2024-2025 yang melampaui jatah yang ditentukan.
