Sampang, Transatu – Di tengah gencarnya program bantuan sosial yang diklaim menjangkau masyarakat rentan, fakta di lapangan justru berkata lain. Seorang perempuan tunanetra bernama Muslimah, warga Dusun Kebun, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, hingga kini belum pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah. Hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Muslimah menjalani hari-hari dalam keterbatasan. Ia tak hanya menghadapi kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga minimnya akses terhadap layanan dasar yang seharusnya menjadi haknya. Temuan ini mengarah pada persoalan klasik: lemahnya pendataan warga rentan di tingkat desa. Dari hasil penelusuran, Muslimah diketahui belum memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menjadi pintu utama untuk mengakses bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Moh. Anwari Abdullah, mengakui pihaknya baru mengetahui kondisi tersebut setelah adanya laporan. “Sudah kami koordinasikan dengan Dispendukcapil, saat ini tinggal menunggu proses,” ujarnya. Ia menegaskan, ketiadaan KTP menjadi kendala utama sehingga nama Muslimah belum masuk dalam daftar penerima bantuan. “Kami sudah mendapatkan datanya. Ternyata yang bersangkutan belum memiliki KTP,” jelasnya. Lebih jauh, Anwari menyebut peran pemerintah desa sangat krusial dalam proses pendataan dan pengusulan warga penerima bantuan. “Seharusnya usulan berasal dari desa, karena mereka yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat,” tegasnya. Keterlambatan penanganan ini pun memunculkan pertanyaan soal efektivitas sistem pendataan yang selama ini berjalan. Pasalnya, kasus seperti Muslimah menunjukkan masih adanya warga rentan yang luput dari radar program bantuan pemerintah. Saat ini, Dinsos PPPA bersama Dispendukcapil tengah memproses administrasi kependudukan Muslimah agar dapat segera diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Baturasang, Sugianto, belum memberikan keterangan resmi meski telah dikonfirmasi. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Tanpa pembenahan serius pada sistem pendataan dan verifikasi di tingkat desa, program bantuan sosial berpotensi terus meleset dari sasaran meninggalkan mereka yang paling membutuhkan di garis terluar perhatian.