Bahkan, Marhaen meminta Kepala Dinkes dan Kepala Puskesmas Galis dicopot apabila terbukti terlibat dalam persoalan tersebut.
 

“Kami mendesak Kadinkes dan Kapus Galis untuk dipecat secara tidak hormat atas kejadian ini,” ujarnya.
 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, menyampaikan bahwa pasien berinisial ARI tercatat mengalami gangguan jiwa dan pertama kali memeriksakan diri di Puskesmas Galis pada Juni 2025.
 

Setelah itu, ARI dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi spesialistik. Selanjutnya, pemantauan menjadi tanggung jawab puskesmas sesuai wilayah tempat tinggal pasien.
 

Menurut Saifudin, petugas beberapa kali menemui keluarga pasien, baik ibu maupun orang tuanya. Namun, ARI disebut cenderung menolak saat hendak dikunjungi. Padahal, berdasarkan pemantauan, pasien masih membutuhkan pengobatan.
 

“Jadi petugas memang rutin melakukan kunkungan sesuai notifikasi yang munculitu, sebab Pasien memang masih perlu pengobatan,” jelasnya.
 

Terkait dugaan klaim BPJS, Saifudin menegaskan tidak ada klaim maupun pembayaran yang dilakukan dalam pelayanan tersebut.
 

Ia menjelaskan, pelayanan BPJS terdiri dari kapitasi dan nonkapitasi atau klaim. Kapitasi berkaitan dengan pelayanan rawat jalan atau kunjungan pasien di puskesmas.
 

“Yang dilakukan Puskesmas Galis ini rawat jalan. Tidak ada implikasinya terhadap klaim,” tegasnya.(*)