Selain efisiensi, transparansi struktur biaya juga dinilai penting. Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan komponen biaya yang mengalami perubahan serta seberapa besar pengaruh kenaikan harga avtur terhadap total biaya haji.
“Struktur biaya harus transparan. Masyarakat berhak mengetahui komponen biaya yang terdampak dan bagaimana pemerintah menghitungnya,” ujarnya.
Hj. Ansari menambahkan, efisiensi tidak hanya dapat dilakukan pada satu komponen. Pemerintah bersama DPR perlu mencermati seluruh mata anggaran penyelenggaraan haji untuk mencari ruang penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Menurutnya, pembahasan tersebut penting karena biaya haji berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Setiap perubahan biaya harus mempertimbangkan kondisi calon jemaah dan prinsip keadilan.
“Kalau memang ada kenaikan pada komponen tertentu yang tidak dapat dihindari, tentu harus dihitung secara adil. Tetapi jangan sampai efisiensi belum maksimal, kemudian jemaah menjadi pihak yang pertama kali menanggung tambahan biaya,” katanya.
