Baca Juga:Jelang Idul Fitri, Kakanwil Kemenkumham Jatim Monitoring Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
Aktivis yang juga getol dalam bidang menyoroti kasus korupsi ini juga menyimpulkan, bahwasanya hasil yang diperoleh dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), tidaklah mengedepankan asas berperikeadilan.
"Kalau emang DPRD sebagai wakil rakyat, semestinya harus paham tentang permasalahan tersebut, datangkan kedua belah pihak yang bersangkutan, jangan hanya dari Disperindag dan HPP saja, lalu tiba tiba muncullah kata sepakat, darimana itu apakah itu bisa dikatakan adil," urai Baihaki Akbar (15/4) dalam keterangan resminya.
