“Kami tahu Ibu Khofifah punya komitmen terhadap pembangunan inklusif, tapi kami ingin itu tidak berhenti di atas kertas. Perlu ada afirmasi nyata bagi daerah penghasil seperti kepulauan Sumenep. Jangan biarkan masyarakat yang memberi, tapi tak pernah menikmati,” tambahnya.
PMII Sumenep juga mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) secara lebih adil, memperkuat skema Participating Interest (PI) 10% untuk BUMD Sumenep, serta mengembangkan infrastruktur kesehatan di kepulauan, termasuk rumah sakit tipe D, puskesmas keliling laut, dan ambulans laut bersertifikasi medis.
“Kepulauan Sumenep bukan pinggiran Jawa Timur. Kami adalah bagian penting dari nadi ekonomi provinsi ini. Sudah waktunya pemerintah membuktikan kehadirannya secara nyata di tengah masyarakat kepulauan,” pungkas Ketua PC PMII Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
