Situasi ini menghadirkan kontradiksi yang tak sederhana: dana telah ditarik dalam jumlah besar, tetapi kas disebut nihil. Pertanyaan pun mengemuka, ke mana sebenarnya aliran dana tersebut?
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, kepala sekolah baru saat itu berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia dihadapkan pada kewajiban administratif untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Di sisi lain, jika SPJ tidak ditandatangani, maka pencairan dana BOS tahap berikutnya terancam tertunda, bahkan proses akreditasi sekolah bisa terganggu.
Dalam tekanan tersebut, SPJ yang telah disiapkan akhirnya ditandatangani. Namun, keputusan administratif itu justru menjadi pintu masuk persoalan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, kepala sekolah baru telah ditahan di Mapolres Merangin bersama dua bendahara dan satu operator. Penahanan ini menandai bahwa proses hukum telah berjalan, namun di saat yang sama juga membuka ruang pertanyaan yang lebih luas.
Sebab, jika kronologi penarikan dana benar terjadi sebelum pergantian jabatan, maka wajar bila publik mempertanyakan sejauh mana seluruh pihak yang terkait telah dimintai pertanggungjawaban.
Peran kepala sekolah lama pun menjadi sorotan. Selain disebut menerima dana pada penarikan awal, posisinya dalam alur peristiwa ini dinilai penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
