Tidak hanya itu, Aktivis PMII Jatim tersebut menemukan beberapa anggota dewan diduga mengarahkan dinas untuk menunjuk siapa yang akan mengerjakan proyek Pokirnya.
"Harusnya dalam urusan rekanan kontraktor pelaksana pokir, kewenangan pemerintah daerah untuk menyeleksi secara profesional, anggota dewan tidak boleh ikut campur dalam urusan itu," jelasnya.
Bahkan untuk mempermudah pemetaan program setiap pokir anggota dewan di beberapa dina, proyek itu ditandai dengan kode khusus dan diurus satu pintu kepada pegawai yang dipercaya mengakomodir list program khusus pokir.
"Sehingga diduga oknum utusan dewan menemui pegawai itu dengan kode khusus proyek tersebut, kemudian mengarahkan CV yang akan mengerjakannya. Kalau di dinas Pertanian diduga melalui pegawai bernama Hindra, termasuk di dinas Kesehatan, Disdikbud, DPRKP dan dinas lainnya pola pemetaannya diduga sama," tegasnya.
Saat menemui massa aksi, Anggota Banggar DPRD Pamekasan, Moh Faridi meminta aktivis mengkroscek lagi sumber informasi tentang pokir. Namun, jika ada temuan dan dinilai ada pelanggaran, pihaknya meminta aktivis untuk melaporkan ke penegak hukum. Bahkan politisi PKB itu membocorkan kalau bulan ini KPK ada di Pamekasan.
