• Mutasi dan Demosi:
• Mutasi (pemindahan tugas/tempat) harus didasarkan pada klausul kontrak kerja, PP, atau PKB, serta tidak boleh dilakukan secara sepihak yang merugikan tanpa dasar yang jelas (Pasal 32 UU Ketenagakerjaan). Mutasi bukanlah jenis "hukuman" (sanksi disipliner), melainkan hak manajerial perusahaan atas dasar kebutuhan operasional.
• Demosi (penurunan jabatan) juga harus diatur dalam PP atau PKB. Menggabungkan mutasi, demosi, dan SP sekaligus sebagai "hukuman" tumpang tindih melanggar asas kepatutan dan kepastian hukum dalam hubungan industrial.
• Asas Ne Bis in Idem (Satu Pelanggaran, Satu Sanksi): Pekerja tidak boleh dijatuhi sanksi berlipat ganda secara kumulatif untuk satu jenis kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sanksi harus proporsional sesuai tingkat pelanggarannya.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian H.Tahjuddin Menjelaskan" Terkait Hal yang terjadi kepada Karyawan atas nama Ruhanto, Dari Dinas ketran di bidang HI (Hubungan Industrial Kita ada Mediator, Memang ada ketenagakerjaan kita di Perusahaan kalau ada Terjadi Pemberhentian atau PHK Ya Tentu Mereka Yang Bersangkutan Membuat Surat ke Dinas ketran dan kita tindak lanjutin dan kita Panggil Pimpinan perusahaan dan Manajer terkait informasi Apa penyebab terjadi mereka itu di PHK di Pindahkan Posisi sebelum nya, tentu ada aturan dan regulasi tanggung jawab dari Perusahaan."jelasnya.
