Dari sisi tata kelola pemerintahan, Dosen FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Lukman Hakim, menilai kabinet saat ini terlalu gemuk. Ia membandingkan dengan Tiongkok yang justru memangkas ASN dan menggabungkan kementerian, sementara Indonesia malah menambah jumlah kementerian hingga anggota Wantimpres.
"Dunia sedang menggalakkan agile government. Pemerintahan yang ramping, gesit, efisien. Kita malah menambah. Kalau begini terus, akan semakin lambat bergeraknya," katanya.
Lukman menilai pemerintah terlalu larut dalam politik balas budi. Menurutnya, energi pemerintahan lebih banyak tersita untuk menjaga barisan politik demi periode kedua, alih-alih mempercepat kerja. Padahal, tantangan mengendalikan birokrasi sudah sangat berat.
"Padahal dengan adanya oposisi, pemerintah akan lebih efektif. Karena mengontrol birokrasi itu susahnya minta ampun," ujarnya.
Ia bahkan menyebut mulai tampak tanda-tanda pemerintahan yang cenderung otoriter. Namun, Lukman melihat sisi lain dari kondisi itu kecenderungan tersebut, yakni mahasiswa mulai gelisah, kembali berkumpul, berdiskusi, dan semakin kritis.
Sementara itu, aktivis pemuda, Randi Satrizal L., menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Menurutnya, fungsi pengawasan dari pemuda turut menentukan arah kepemimpinan Prabowo.
"Kita menentukan Prabowo menjadi leader atau killer. Kalau killer, kita pasif, hanya menjadi wayang di panggung politik. Akan menjadi leader kalau pemuda melakukan fungsi pengawasan. Maka parlemen jalanan harus dihidupkan," tegasnya.
