Anak muda ini mengatakan, tuntutan mereka pada saat itu jelas berpihak untuk kepentingan rakyat. Diantaranya pembatalan pembelian mobil dinas baru bupati dan wakil bupati di tengah efesiansi anggaran.
“Padahal mobil lama masih baru. Lebih baik dana tersebut bisa dialihkan untuk infrastuktur jalan rusak di kota atau pedesaan,” jelasnya.
Selain itu, menggratiskan lapak PKL yang disiapkan pemerintah enam bulan. “Di situ (pasar rakyat) kan lokasi baru, pembeli kalau awal-awal bagini masih sepi. Jadi biarkan mereka mengumpulkan modal dulu,” katanya.
Tuntutan terakhir menutup tempat hiburan malam. Menurutnya masyarakat sangat diresahkan dengan hiburan malam yang semakin merajalela dan merusak generasi muda.
“Di momentum 100 hari kerja kami menyuarakan kinerja bupati dan wakil bupati yang terkesan tidak tegas dengan hiburan malam. Buktinya sejak dilantik, bahkan di bulan Ramadan hingga saat ini tidak pernah merazia tempat penyakit masyarakat itu,” pungkasnya.(*)
