Transatu, Bangkalan – Satu tahun kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far memunculkan beragam pandangan publik. Di tengah dinamika tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas kinerja pemerintahan daerah dan menilai beberapa program belum berjalan optimal. Menanggapi hal itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bangkalan, Nur Hakim, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari kontrol publik. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan capaian nyata. “Evaluasi itu sah, tetapi harus objektif dan berbasis data. Dalam satu tahun ini sudah ada progres yang jelas sesuai tahapan RPJMD,” ujarnya, Senin (23/2/2026). Nur Hakim yang juga anggota Komisi I DPRD Bangkalan menjelaskan, pembangunan daerah tidak bisa dinilai secara instan. Seluruh program berjalan melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan secara bertahap. Di sektor infrastruktur, ia menyebut pembangunan jalan menunjukkan tren positif. Pada 2023, realisasi pembangunan jalan tercatat sekitar 43 kilometer, sedangkan pada 2024 sekitar 24 kilometer. Di bawah kepemimpinan Lukman–Fauzan, capaian tersebut meningkat menjadi sekitar 53 kilometer, dengan total perbaikan di kurang lebih 51 titik. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan upaya memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bahkan menargetkan pembangunan jalan hingga sekitar 83 kilometer pada 2026 mendatang. Pada bidang pendidikan, pemerintah telah merehabilitasi 113 unit sekolah dasar serta 77 unit PAUD/TK. Selain itu, bantuan digitalisasi diberikan kepada 261 lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Sementara di sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dilakukan di sejumlah puskesmas, di antaranya Burneh, Tanah Merah, dan Tanjung Bumi, serta penguatan layanan di RSUD Syamrabu. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat. Terkait kritik dari salah satu fraksi DPRD yang menyebut program pemerintah belum berjalan maksimal pasca evaluasi gubernur, Nur Hakim menilai hal tersebut perlu dilihat secara proporsional. Ia menegaskan bahwa masa jabatan yang baru berjalan satu tahun masih berada pada tahap awal implementasi program. “Masa jabatan baru satu tahun. Masih banyak pekerjaan rumah, terutama infrastruktur jalan yang panjangnya ratusan kilometer. Namun arah kebijakan dan perencanaannya sudah jelas serta berjalan sesuai mekanisme,” katanya. Selain infrastruktur dan layanan publik, pemerintah daerah juga merealisasikan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 13 titik wilayah rawan kekeringan pada 2025. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan kekeringan yang kerap terjadi setiap musim kemarau. Ke depan, program SPAM direncanakan berlanjut pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar guna memperluas cakupan layanan. “Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara sistematis, bukan sekadar solusi jangka pendek,” tuturnya. Ia pun menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan yang sedang berjalan. “Progresnya ada dan bisa diukur. Pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan serta kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.