TRANSATU.ID,PAMEKASAN - Persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran terbuka menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025.
DPRD mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan langkah konkret, terukur, dan terintegrasi untuk menekan dua persoalan yang dinilai masih membayangi kesejahteraan masyarakat tersebut.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar Senin (18/5/2026).
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Pamekasan, Abdullah Syahbandi, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi lintas sektor agar program yang dijalankan mampu menciptakan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menekankan, bahwa keberhasilan penanganan kemiskinan tidak cukup diukur dari penurunan jumlah warga miskin semata. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih dirasakan masyarakat.
“Permasalahan kemiskinan tidak hanya diampu oleh salah satu perangkat daerah saja, namun memerlukan integrasi antarperangkat daerah yang saling bekerja sama dalam menciptakan jalur keluar secara berkelanjutan,” ujarnya saat membacakan rekomendasi DPRD.
Tak hanya persoalan kemiskinan, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pamekasan. Untuk menekan angka pengangguran, legislatif merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan peluang kerja bagi masyarakat.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai penting melalui kemudahan akses permodalan serta pengembangan ekonomi kreatif.
“Program wirausaha bagi pemuda dan perempuan juga penting sebagai sarana menciptakan lapangan kerja berbasis inovasi,” lanjut Abdullah.
